undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. G. undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

219. Hingga akhir tahun 2014 pemerintah baru mengeluarkan dua PP, yakni no. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa; c. ix. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4. doc (82. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa sudah tidak. (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. H. Revisi UU Desa merupakan kumulatif terbuka sebagai dampak putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXI/2023. Daftar Usulan KIS PBI 2023. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Dalam Undang-Undang Desa yang baru (UU No. 116. ,MH I Nengah Suharta,SH. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang. Ibrahim R. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Noihor 8 Tahun 2016, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; bahwa. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus. Status IDM Desa 2020. Pemberdayaan masyarakat Desa. Nadiyah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 UU 6 Tahun 2014 tentang Desa Status. Pembangunan desa harus dimulai dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat kemudian terakhir ekonomi. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. H. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Meskipun desa merupakan wilayah otonom terkecil dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namunTahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. 2014. 419 493 525 529. 222. 2014 Peraturan Pemerintah (PP) NO. KEBIJAKAN DESENTRALISASI UNTUK DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DECENTRALIZATION POLICY FOR VILLAGE IN LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. G. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari. Kesimpulan dari Buku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Buku ini merupakan sumber referensi yang berisi tentang peraturan perundang. View/ Open. Pergantian regulasi tentang desa mengharuskan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan beberapa penyesuaian untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran informasi mengenai lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan paling banyak menjabat selama 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. ac. Pasal 39CATATAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Dr. NIM. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. jpg (221. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan keuangan Desa menjadi mandiri, biasanya didasari pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempertimbangkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 No. Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for SustainablePelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (PP Desa 2014) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan pemerintah Republik Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa 2015), bahwa Desa adalah Desa dan dasa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Disahkan oleh: Susilo Bambang Yudhoyono: Tanggal mulai berlaku:. Selamat berdesa, sejahtera selalu. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang sebagai terobosan hukum penting yang mempermudah masyarakat adat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah. Undang-undang ini mengatur materi. PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I Wayan Wisadnya Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Kata kunci: Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Tentang Website. kebingungan dalam menginterpretasikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sos. Menurut undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pendahuluan. 5539, LL SETNEG : 71 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desa menyatakan bahwa: “Desa adalah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP. , hal. REPUBLIKA. pdf. Liputan6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebelumnya tak ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Menanggapi aspirasi tersebut, akhirnya lahir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas eksistensi Desa sebelum keberadaan negara dengan berbagai varian kulturalnya (Pasal 4 poin A). Indonesia, Pemerintah Pusat PDF | On May 31, 2018, Annissa Rizkia Putri and others published PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA | Find, read and. 2014 Peraturan Pemerintah (PP) NO. annisa meika putri - 100710101007_1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Semua hal di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Nama : Holidin Pekerjaan: Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bangun Rejo Alamat : Kampung Purwodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupatan. akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014. TENTANG DATABASE PERATURAN. Adapun penelitian yang mengambil judul “Konsep Dualisme Desa Di Bali Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, merupakan penelitian yang sifatnya mandiri sebagai bentuk pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang penelitian. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. DPR mendadak menetapkan RUU Desa dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka dengan alasan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara uji materi UU No 6/2014 pada. PARSO | 27 September 2018 | 16. 113, TLN No. Tweet on Twitter. A A A. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: “bahwa Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menimbulkan multitafsir di Provinsi Bali”. UU 6 tahun 2014 tentang Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. _____, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Prof. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun pedoman tentang kerja sama Desadi bidang Pemerintahan Desa; b. Terdapat tiga pokok bahasan dalam revisi UU yang sempat ramai didemo oleh aparat desa itu. Tutup. Si. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. Susilo Bambang Yudhoyono Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, AMIR SYAMSUDIN selanjutnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 menyederhanakan persoalan hak-hak sebatas pada hak masyarakat hukum. Fatah Fanami, dkk (2018:02), menyatakan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, 2(2), 210-229. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Data Bantuan BPJS Tahun 2023. Berikut ini Wewenang, Hak, Tugas, dan Kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6 Tahun 2014. Details. Details. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. 000. Dari analisis terhadap Undang-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa; b. 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Oleh : Yurika Maharani Prof. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun dalam 1. Hanif Nurcholis Desa Orde Baru adalah desa bentukan Pemerintahan Soeharto melalui UU No. Atas dasar permasalahan di atas, artikel ini ditujukan untuk mengkaji substansi UU Desa perihal. Pendampingan desa bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya dalam pasal 37 ayat (6) sesungguhnya tidak. Tugas Kepala Desa sesuai Undang-Undang Desa. Pasal 26 : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. view/ open. Akan tetapi masalahnya,. Salahudin (2015 : 8-9) Terbitnya UU No. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(5), 384-394. 8. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 60, LN. Indonesia, Pemerintah Pusat Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah pentingnya regulasi yang mengatur aparatur sipil negara. NOMOR 6 TAHUN 2014. Salah satu poin yang akan direvisi adalah masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. H. 113, TLN No. CO. Pembangunan Desa − Pengertian, Tahapan, dan Tujuannya. 14 Op. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP No. DESA MANDONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Aziz Nandana Sumarno, Suranto Fakultas Hukum Universitas Sebelas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan. Cek Data. tentang desa, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Oleh: Dr. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 ([email protected] Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau dan Mahasiswa Email: ranggi. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Mengingat : 1. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pengelolaan dana desa sehingga terlaksana sesuai. Baca juga : Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Sebagai Bagian Dari Perangkat. undangundang Nomor. Revitalisasi dimaksud meliputi penataan kewenangan desa, penataan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan dan partisipasi masyarakat. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pasal 25 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Desa. id ABSTRAK Penerapan Undang-Undang Nomor No 6 tahun 2014 tentang desa memiliki tujuan yang mulia diantaranya (1)Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. id; atau kunjungi situs web. Unduh file pdf undang-undang. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbag Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk. a. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. U. 3. Pengaduan. Permohonan ini diajukan oleh Nedi Suwiran, Kepala. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan. Pembangunan. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah diundangkan tanggal 15 Januari 2014 dan dinyatakan berlaku pada hari yang sama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. H. 4 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum masyarakat; d. Sekretariat Negara Pemerintah Indonesia. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian,. Di samping itu, perangkat desa juga turut membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para Kepala Desa dan aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata masih terbatas. Sembilan fraksi menyatakan setuju agar draf tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Terara, Kab. 58. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu. UU Desa menempatkan desa maupun desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danKewenangan Desa. 42/PUU-XIX/2021. PP No. Bambang Adhi Pamungkas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. c. H. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 81 Ayat 2 yaitu : Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. Revisi UU Desa merupakan kumulatif terbuka sebagai dampak putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXI/2023. 594. 2014 No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang.